OKI Mendeklarasikan Yarusalem Timur Sebagai Ibu Kota Palestina - (Berita full)
OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsapada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem.
Dan kali ini Para pemimpin negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Berkumpul kembali di Istanbul Turki untuk mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Yang menjadi luar biasa lagi adalah Negara Turki menjadi Tuan Rumah Utama dalam Deklarasi Yarusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina, seperti yang kita tau dalam Organisasi Besar OKI sebagaimana di hadiri lebih dari 20 kepala negara serta para Petinggi Negara Kementrian Luar Negri yang tergabung dalam Organisasi OKI tsb, termasuk Presiden RI Joko Widodo di Istanbul, Turki.Presiden Turki Tayyip Erdogan menyatakan dalam pidato sambutannya, status Yerusalem adalah "garis merah" bagi kaum Muslim dalam konflik Israel-Palestina. Dia menegaskan, Yerusalem timur adalah ibukota Negara Palestina Merdeka yang akan dibentuk. Dia sekaligus menyerukan kepada 57 anggota OKI agar mengakui Negara Palestina dan Yerusalem timur sebagai ibukotanya.
Deklarasi itu juga menolak dan mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump "yang tidak sesuai hukum. "(Keputusan Trump soal Yerusalem) tidak berlaku dan batal berdasarkan sejarah, hukum dan hati nurani," demikian Deklarasi Istanbul."Kami meminta PBB, Uni Eropa dan masyarakat internasional untuk menjaga Resolusi PBB soal status Yerusalem."
Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera mengatakan bahwa KTT Luar Biasa OKI di Istanbul menyoroti bahwa rakyat Palestina, warga Arab, dan muslim terus berkomitmen pada perdamaian. serta seperti dikutip dari Al Jazeera pada Kamis (14/12/2017), OKI menambahkan bahwa 57 negara anggotanya tetap berkomitmen atas "perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara".
OKI mendesak PBB untuk "mengakhiri pendudukan Israel" atas Palestina dan menyatakan bahwa pemerintahan Trump bertanggung jawab untuk "semua konsekuensi bila keputusan ilegalnya tidak dicabut".
" Serta OKI juga menolak keputusan Amerika Serikat. Karena Itu adalah Sebuah pelanggaran hukum internasional dan ini memprovokasi perasaan umat muslim sedunia. dan dari semua Ini akan menciptakan ketidakstabilan di kawasan dan di dunia," terang Sekjen OKI itu.
Sementara itu, dalam forum KTT Luar Biasa OKI, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuturkan bahwa AS "mendiskualifikasi" dirinya dari perundingan damai Israel-Palestina. Langkah tersebut menunjukkan biasnya sikap Negeri Paman Sam.

Komentar
Posting Komentar